Banyak Orang Indonesia Skeptis pada Pemilu 2014 - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) Jakarta, M Hatta Taliwang membenarkan, saat ini banyak sebagian orang Indonesia skeptis terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun depan. Khususnya, yang dilaksanakan pada masa pemerintahan sekarang ini.

"Saya punya bukti, setidaknya tiga hal. Pertama, sudah terbukti bahwa tiga kali pemilu di era reformasi mayoritas rakyat makin sulit hidupnya. Hanya segelintir elit yang pesta pora korupsi dan jual negara. Derajat bangsa dalam pergaulan di Asia saja dilecehkan," kata M Hatta Taliwan, Senin (22/4/2013) malam.
Faktor kedua, tambah Hatta, sudah terbukti bahwa Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 diduga penuh kecurangan dan rekayasa luar biasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini ada permainan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan penghitungan teknologi dan informasinya.


"Perampokan Bank Century diduga untuk dana Pemilu, operasi intelijen, permainan citra via media dan lembaga survei, faktor asing (IFES) yang terlibat dalam teknis pemilu, dan Bank Dunia mengucurkan dana dana sosial menjelang pemilu, dan lain-lain yang tidak mencerminkan sebuah pesta demokrasi yang fair. Karena sejak awal didesain memenangkan partai penguasa, yaitu Presiden SBY," tambahnya.

Menurut Hatta, sudah terbukti bahwa partai-partai dikuasai pemilik modal dan membangun oligarki jahat setelah pemilu yang menyebabkan mandegnya penegakan hukum dan lumpuhnya proses pengambilan keputusan politik, baik oleh yang pro rakyat maupun pro kebenaran.

"Yang terjadi, hampir di semua kader partai nyaris terlibat korupsi. APBN/APBD yang mestinya dibuat untuk kesejahteraan rakyat justru dijadikan bancakan berjamaah oleh eksekutif dan legislatif. Dengan latar belakang kondisi seperti itu, kita dihadapkan pada ritual pemilu yang menurut hemat kami akan menjadi kerja sia sia. Bahkan, akan bisa menimbulkan anarkisme yang luas dan mengancam persatuan dan kesatuan RI.

Bukankah lewat pemilu ini akan mendaur ulang para koruptor dan penjual negara?" tanyanya lagi.
Lebih jauh Hatta mengatakan tidak menolak pemilu sebagai proses dalam sebuah negara demokrasi. "Kami hanya kurang percaya terhadap penyelenggaraan pemilu yang melibatkan rezim ini. Apalagi sejak proses verifikasi partai sudah terungkap kecuranggan KPU. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) saja amburadul, apalagi pemilu yang sangat keras muatan politiknya," paparanya lagi.