JAKARTA, KOMPAS.com- Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) meminta adanya jaminan perbaikan rekrutmen politik
pada Pemilu 2014 untuk lebih memastikan tereduksinya para perusak
lingkungan dari parlemen dan pemerintahan.
Proses politik
elektoral melalui Pemilu 2014 dianggap masih melanggengkan oligarki
partai, transaksional, minimnya pengawasan publik, dan akan sarat dengan
politik uang.
Ini mengemuka dalam konferensi pers Walhi, Jumat
(12/4/2013) yang bertajuk "Bersih-bersih Parlemen dari Aktor Perusak
Lingkungan" di Jakarta.
Oslan Purba dari Walhi mengatakan, sejak
reformasi tahun 1998, proses transisi demokrasi Indonesia belum mampu
menciptakan kesejahteraan dan keadilan.
"Kebijakan lingkungan yang
diproduksi oleh Pemerintah dan DPR/DPRD saat ini masih kental dengan
corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran
lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia. Corak
ekonomi-politik lainnya, setia bersandarkan pada skema utang luar
negeri," tandas dia.
Fakta lainnya, perlawanan rakyat
mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah
kelola, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan
kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara.
Proses pengadilan
terhadap Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumatera Selatan) menjadi bukti
nyata upaya pembungkaman terhadap aktivis. Cabang-cabang produksi
negara yang penting semisal pertambangan, perkebunan skala besar,
industri properti, proyek infrastruktur, dan migas, menjadi arena
pertarungan penting, di mana rakyat jelata berhadap-hadapan dengan
negara dan kuasa modal besar.
Ketiadaan platform demokratisasi dan
agenda perubahan, menurut Walhi, menjadi penyebab belum terwujudnya
kesejahteraan dan keadilan. Lebih lanjut, Oslan mengatakan, kegagalan
pemerintahan SBY-Budiono menerjemahkan mandat transisi dan tuntutan
reformasi serta dominannya kepentingan-kepentingan politik elit
konservatif yang mengakibatkan kemandegan laju perubahan politik.
Terkait
hal ini, Walhi akan menyelenggarakan Konsultasi Nasional Lingkungan
Hidup di Surabaya pada 18-22 April 2013 dengan mengusung tema
"Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan".
Hal ini
dimaksudkan untuk menggugah kesadaran politik publik untuk tidak lagi
memberikan suaranya kepada mereka yang terlibat perusakan lingkungan.
Lebih jauh lagi tentu saja Walhi berharap muncul suatu sikap yang lebih
radikal untuk mewujudkan suatu perubahan yang lebih struktural guna
mencapai keadilan ekologis, dan kesejateraan rakyat.