Walhi: Pemilu 2014 Tak Jaminan

JAKARTA, KOMPAS.com- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta adanya jaminan perbaikan rekrutmen politik pada Pemilu 2014 untuk lebih memastikan tereduksinya para perusak lingkungan dari parlemen dan pemerintahan.

Proses politik elektoral melalui Pemilu 2014 dianggap masih melanggengkan oligarki partai, transaksional, minimnya pengawasan publik, dan akan sarat dengan politik uang.

Ini mengemuka dalam konferensi pers Walhi, Jumat (12/4/2013) yang bertajuk "Bersih-bersih Parlemen dari Aktor Perusak Lingkungan" di Jakarta.


Oslan Purba dari Walhi mengatakan, sejak reformasi tahun 1998, proses transisi demokrasi Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

"Kebijakan lingkungan yang diproduksi oleh Pemerintah dan DPR/DPRD saat ini masih kental dengan corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia. Corak ekonomi-politik lainnya, setia bersandarkan pada skema utang luar negeri," tandas dia.

Fakta lainnya, perlawanan rakyat mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah kelola, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara.

Proses pengadilan terhadap Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumatera Selatan) menjadi bukti nyata upaya pembungkaman terhadap aktivis. Cabang-cabang produksi negara yang penting semisal pertambangan, perkebunan skala besar, industri properti, proyek infrastruktur, dan migas, menjadi arena pertarungan penting, di mana rakyat jelata berhadap-hadapan dengan negara dan kuasa modal besar.

Ketiadaan platform demokratisasi dan agenda perubahan, menurut Walhi, menjadi penyebab belum terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Lebih lanjut, Oslan mengatakan, kegagalan pemerintahan SBY-Budiono menerjemahkan mandat transisi dan tuntutan reformasi serta dominannya kepentingan-kepentingan politik elit konservatif yang mengakibatkan kemandegan laju perubahan politik.
Terkait hal ini, Walhi akan menyelenggarakan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup di Surabaya pada 18-22 April 2013 dengan mengusung tema "Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan".

Hal ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran politik publik untuk tidak lagi memberikan suaranya kepada mereka yang terlibat perusakan lingkungan. Lebih jauh lagi tentu saja Walhi berharap muncul suatu sikap yang lebih radikal untuk mewujudkan suatu perubahan yang lebih struktural guna mencapai keadilan ekologis, dan kesejateraan rakyat.