Indonesiaku

"Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia" - Ir. Soekarno.

Hukum Internasional

Pada dasarnya hubungan internasional terjadi karena keinginan antarbangsa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup antarbangsa dan bernegara.

Lembaga Tinggi Negara

Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945

Ical Sebut Jokowi Calon Pesiden - DetikNews

Jakarta - Dalam pidato politik pembukaan Rapimnas V Partai Golkar, Ketum Aburizal Bakrie memberi pesan kepada para kandidat capres 2014 untuk berkompetisi secara sehat. Menariknya, pesan tersebut juga disampaikan capres Golkar ini ke Gubernur DKI Jokowi.

"Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Joko Widodo, Wiranto, Dahlan Iskan, Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD, dan banyak lainnya," sebut Ical dalam acara yang digelar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Menurut Ical, Pilpres masih jauh, sehingga dinamika di masyarakat masih cair. Dia menyebut masyarakat Indonesia sedang mencari-cari capres terbaik.

"Momentum bisa datang dan pergi begitu saja dan publik bergonta-ganti seperti mencoba baju di pasar kaget. Karena ini setiap kandidat capres terbaik harus bekerja keras terus meraih simpati rakyat serta mendengarkan suara hati mereka," katanya.

Ical lantas menuturkan, baginya Pilpres bukan soal kalah dan menang. Tapi Ical akan bekerja keras untuk meraih hasil maksimal.

"Yang terpenting kepada siapa pun yang menang, semua pihak harus mengucapkan selamat dan sukses, dan kepada yang belum berhasil, kalau nafas masih panjang silakan mencoba lagi," tandasnya.

Wiranto sarankan Kapolri dan Panglima TNI bertemu - Merdeka

Merdeka.com - Maraknya gesekan antara anggota TNI dan Polri akhir-akhir ini mengundang banyak keprihatinan. Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul perselisihan lainnya.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, penyelesaian gesekan yang sering terjadi antara TNI dan Polri sebenarnya mudah. Salah satunya dilakukan pertemuan di tingkat elite.

"Konflik seperti itu tidak boleh terjadi, semua harus diperbaiki. Panglima TNI baru, Kapolri juga baru, mereka harus segera bertemu membicarakan masalah tersebut. Ketemu, bincangkan, selesai," kata Wiranto, Kamis (21/11).

Akhir-akhir ini dua institusi negara TNI dan Polri kerap terlibat keributan. Padahal, dua lembaga itu harusnya bekerja sama untuk melindungi bangsa ini.
Lucunya, keributan di antara mereka sering kali dipicu hanya masalah sepele, yakni kesalahpahaman, seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut tentu tidak hanya membuat malu TNI dan Polri, namun juga rakyat dan bangsa Indonesia.

Jelang Pilpres Ical akan Beli Tanah Korban Lapindo 20 Kali Lebih Mahal - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) atau Ical akan membeli seluruh tanah yang terkena dampak dari semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ical akan menuntaskan kewajibannya membayar seluruh lahan warga sebelum pemilu legislatif pada 2014 dilakukan. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2013).

"Untuk kasus Lapindo, adalah bukan kasus di mana ARB lari dari tanggung jawab. Kalau mau disebut utang tinggal Rp 300 miliar ini akan diselesaikan ARB sebelum pilpres, bahkan bisa dilakukan sebelum pileg," ujar Tantowi.

Dia mengatakan, tanah para korban lumpur Lapindo akan dibeli oleh Ical 20 kali lipat dari harga aslinya. Saat ini, kata Tantowi, Ical tengah mengumpulkan dana tersebut.

"Wajar dong sekarang ARB napas dulu karena buat ngumpulin uang untuk itu," ujar Tantowi.
Anggota Komisi I DPR ini mempertanyakan media massa yang selalu menyudutkan Ical dengan perkara lumpur Lapindo. Menurutnya, Lapindo tidak dimiliki oleh Ical seorang, tetapi hanya Ical yang disudutkan.
"Ical bertanggung jawab. Ke mana tanggung jawab pemilik Lapindo yang lain?" tuturnya.

Persoalan lumpur Lapindo kerap menjadi ganjalan pencalonan Ical sebagai presiden. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada tanggal 1-10 November 2013 menunjukkan masyarakat masih terkenang kasus Lapindo saat mengingat sosok Ical.

Hasil survei itu menunjukkan, sebanyak 34,9 persen responden mengasosiasikan nama Ical dengan kasus Lapindo. Sementara itu, 25,7 persen responden mengasosiasikan Ical sebagai calon presiden, 19,9 persen sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan 19,5 persen sebagai pengusaha.

Popularitas Ical sebagai capres disalip oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang dikenal publik sebagai calon presiden, yakni sebesar 34,3 persen.


Nama-nama lainnya yang kerap muncul sebagai capres, seperti Prabowo Subianto dan Jokowi, tidak dilibatkan dalam survei dengan alasan keduanya bukan ketua umum partai.

Hatta klaim bantu Jokowi kurangi kemacetan - Merdeka

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim kebijakan pemerintah saat ini telah mendukung percepatan pengembangan sistem transportasi angkutan umum yang terintegrasi, murah, aman dan memadai. Menurut Hatta, Presiden secara khusus memberikan prioritas untuk pengembangan sistem angkutan umum yang baik di 6 kota.

"Ini untuk pengurangan kemacetan dengan perkembangan infrastruktur transportasi," ucap Hatta di DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).


Dia menuturkan, pembangunan sistem angkutan umum di 6 kota merupakan tahap pertama mengurangi kemacetan. Salah satu kota yang mendapat prioritas adalah DKI Jakarta. Hatta mengklaim telah bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Saya telah bekerja sama dengan Gubernur DKI Joko Widodo untuk pengurangan kemacetan. Seperti pembangunan monorail dari swasta maupun BUMN. Saya bersama Jokowi sepakat untuk akselerasi pembangunan MRT, monorail, penugasan kereta api circle line di Jabodetabek," kata Hatta.

Selain Jakarta, kota lain yang menjadi prioritas Presiden adalah kota Bandung Raya. Di Bandung telah dan akan dibangun Bandung Intra Urban, Pembangunan jalan tol Soreang-Koja, Pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan masih ada yang lainnya.

Kota lain yang menjadi prioritas presiden, kota Medan-Binjai-Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Di kota ini akan dikembangkan MRT dengan pembangunan 9 koridor BRT.

"Di sana kita juga bangun kereta api commuter, pengembangan transfer point untuk angkutan pemandu moda, angkutan pesisir pantai dan jalan Trans Sumatera," katanya.

Kota berikutnya, lanjut Hatta, Gerbang Kertasulisa yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Di kota-kota ini direncanakan akan dibangun rencana induk angkutan massal kota Surabaya dan pengembangan jaringan kereta api. Selain itu, di kota ini juga akan dibangun jalan tol tengah kota Surabaya serta penyelesaian Middle Eastern Ring Road.

"Kota kelima adalah Sarbagita yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Di sini ada pengembangan bus rapid transit (BRT) 2 koridor yaitu GOR Ngurah Rai - GWK dan Batubulan - Nusa Dua serta tol atas laut," katanya.

Kota terakhir yakni kota Mamminasatta atau Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar. Di sini akan dikembangkan angkutan masal perkotaan dengan bus rapid transit serta pembatasan lalu lintas pada ruas-ruas utama.


"Program di sini peningkatan kapasitas jaringan jalan, program pengembangan angkutan umum masal meliputi 11 koridor," tutupnya.

Soal Penyadapan, Wiranto: Indonesia Harus Protes Keras - Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Indonesia harus bersikap tegas soal laporan penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia.

"Kita harus protes keras," ujar Wiranto saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Namun, ia menilai sebaiknya penyadapan yang dilakukan diteliti terlebih dulu. Apakah hal itu sesuai dengan Undang-Undang hukum internasional. Jika menyalahi, tentu hal itu akan menjadi masalah.

Ia mengatakan aksi sadap-menyadap yang dilakukan suatu negara mempunyai tujuan yang beragam. Menurut pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 tersebut penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini juga memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat.

Selain melayangkan protes, semua elemen di Indonesia juga perlu memahami saat ini merupakan era teknologi yang berkembang pesat.

"Tidak hanya protes dan menentang. Kita juga perlu memahami sekarang ini adalah era teknologi tinggi. Kita harus memiliki langkah-langkah yang bisa menangani masalah penyadapan ini," kata pria yang memperoleh gelar Panglima TNI pada 1997 itu.

Indonesia Protes Fasilitas Penyadapan AS - BBC.UK

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia tidak dapat menerima dan memprotes keberadaaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, seperti yang diberitakan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

“Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa, melalui email yang diterima BBC Indonesia, Rabu (29/10) siang.


Marty Natalegawa menyatakan hal ini menanggapi pemberitaan surat kabar harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013 tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.

Menurut Marty, dia telah berbicara dengan perwakilan Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi terhadap pemberitaan tersebut.

“Perlu ditegaskan bahwa jika terkonfirmasi, tindakan tersebut bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara,” tambah Menteri Luar Negeri.

Kepala Badan Intelijen AS

Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah-satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS, didasarkan kesaksian Edward Snowden, yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.

Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, menurut koran tersebut, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur dan Yangoon.

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta atas pemberitaan seputar fasilitas penyadapan.

Namun demikian, Klik Kepala badan intelijen AS James Clapper mengatakan di dalam keterangan kepada parlemen AS bahwa mengetahui niat pemimpin dunia adalah tujuan utama operasi penyadapan.

Pernyataan Clapper adalah respon terhadap polemik internasional menyusul laporan bahwa AS melakukan penyadapan terhadap para sekutu asing mereka, seperti Perancis, Jerman, serta Klik Spanyol.

WIN-HT Dinilai Sebagai Pemimpin Pluralis - Koran Sindo

JAKARTA– Tokoh nasional Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (WINHT) yang kini menjadi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dari Partai Hanura dinilai sebagai pemimpin yang pluralis. Keduanya sebagai cermin kebinekaan Indonesia.

Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei kualitatif yang dirilis Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). Survei itu mengacu pada pandangan para aktivis nasional di Tanah Air. ”Mereka punya program kampanye dengan menetapkan keindonesiaan tanpa membeda- bedakan ras, suku, agama, dan golongan,” kata Direktur LPI Boni Hargens saat menyampaikan hasil penelitiannya tentang ”Siapa figur pemimpin paling pluralis?” di Galery Cafe TIM, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Boni mengatakan dalam survei ini, tokohnya dibagi menjadi dua bagian, yakni figur elite politik lama dan elite politik baru. Sebagai elite politik lama, Wiranto mendapatkan skor 4,74 mengalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya mendapatkan skor 3,49. Sementara itu, HT sebagai figur elite baru menduduki posisi kedua dengan skor 5,07 mengalahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. ”Figur elite lama berarti telah lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam dunia politik, elite baru berarti kurang dari 10 tahun,” imbuhnya.

Menurut dia, Wiranto yang berasal dari suku Jawa dapat membaur dengan pasangannya, HT, yang berasal dari kaum minoritas. Begitu juga sebaliknya HT bisa berbaur dengan Wiranto. Perbedaan agama dalam pasangan ini pun tidak menjadi kendala. HT yang berasal dari kelompok minoritas membuat dirinya promayoritas. ”Dia kan minoritas promayoritas. Sikap dia sebagai yang punya media jadi kelihatan berpihak kepada semua kelompok dan golongan,” jelasnya.

Boni menambahkan bahwa survei yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, fokus pada opinion leader survey atau informan LPI yang menjadi penentu opini publik. Mereka terdiri atas para pakar politik, pimpinan media, wartawan, aktivis, dan tokoh masyarakat. Penentuan hasil scoring diambil lewat focus group discussion (FGD) yang terdiri atas 60 informan LPI tersebut. Penilaian dilakukan lewat pandangan kualitatif yang luas dan mendalam. Kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode scoring berskala 0–10, 0 adalah terendah dan 10 tertinggi. Dalam persentase, skala ini bisa diparalelkan dengan 0%–100%.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai bahwa HT mendapatkan skor yang cukup tinggi dalam survei ini karena sikapnya kepada masyarakat selama ini. Sebagai warga keturunan minoritas yang berkiprah dalam bisnis media, HT terlihat tidak mengutamakan sukunya sehingga dinilai cukup pluralis. ”HT mau membuka diri lalu bekerja sama dengan Hanura. Nah, ada di situ bayangan pluralisme,” kata Arbi pada acara yang sama. Dia menilai HT juga cukup moderat sebagai pemimpin.

Sebagai pengusaha dan pemilik modal besar, dia bersedia dipimpin Wiranto yang tidak memiliki modal besar dan juga berasal dari suku Jawa. Hal ini cukup mencerminkan bahwa HT seorang yang moderat. ”Dia kan punya uang banyak dan dia bisa tidak mementingkan sukunya,” papar pria kelahiran Sumatera Barat ini. Bahkan, lanjutnya, sebagai elite baru, skor HT bisa mengungguli elite lama s e p e r t i Mahfud MD yang mendapatkan skor 5,00 dan SBY. Demikian juga Wiranto yang merupakan tokoh lama, skornya dapat mengungguli capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) dengan skor 3,55 dan capres Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dengan skor 3,40.

”Karena memang Mahfud berasal dari Madura, sikap dan tingkah lakunya terkesan sukuisme dan juga agama,” ujarnya. Menurut dia, sosok pemimpin di Indonesia cenderung sukuisme dan tidak pluralis. Bahkan, SBY yang memimpin Indonesia saat ini saja dinilai tidak pluralis. Karena, SBY telah membiarkan beberapa kelompok agama bentrok. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat itu membiarkan adanya penindasan yang mengatasnamakan agama dan terorisme karena agama. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya berkinerja tidak sukses dan tidak merata. ”Bahkan, SBY tidak dapat melindungi korban-korban dari tindakan tidak pluralis tersebut,” tegas Arbi.

Di sisi lain, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan HT mendapat apresiasi sebagai pluralis karena faktor agamanya yang minoritas. Sebagai penganut Kristen, HT mampu keluar menjadi figur di negara yang mayoritas agamanya Islam. Dia menilai pencitraan HT ke publik lewat iklaniklannya membuktikan bahwa HT merupakan orang yang pluralis. ”HT berani tampil dan maju sebagai politisi yang beragama minoritas. Dia juga memberangkatkan haji,” kata Jerry.

Namun, lanjutnya, bukan berarti agama menjadi faktor penentu seseorang pluralis atau tidak. Belum tentu juga semua orang yang beragama Kristen dapat bersikap plural. Sebaliknya, orang yang beragama Islam bukan berarti tidak bisa menjadi pluralis. Sikap pluralis sangat tergantung pada karakter masing-masing dan HT termasuk orang yang memiliki karakter pluralis tersebut. ”Saya kira HT punya karakter pluralis, tapi soal kadarnya perlu diuji lebih mendalam lagi,” jelasnya.

Dia menilai survei ini baik untuk menilai calon pemimpin secara substansial bukan hanya popularitas. Namun, tiap figur dalam survei ini tidak ada yang memiliki skor tertinggi 10, bahkan tidak ada yang mencapai skor 6. Hal ini membuktikan bahwa kadar pluralisme pemimpin di Indonesia masih terbatas. Skor antara satu figur ke figur yang lainnya tidak terpaut jauh. Karena itu, pluralisme figur pemimpin perlu diuji lebih mendalam lagi.

”Secara konseptual pluralis, tapi secara tindakan konkret juga dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa dia pluralis,” urainya. kiswondari

Wiranto: Sesama capres Itu Jangan Saling Ganggu - Pemilih.com

PEMILIH.COM Jenderal TNI (purn) Wiranto calon presiden yang diusung Partai Hanura siap bersaing dengan capres lainnya, asalkan berkompetisi sehat.

Wiranto mengaku tak terlalu mempersoalkan desas-desus Jokowi yang akan maju sebagai kandidat capres, karena elektabilitas Jokowi tinggi berdasarkan hasil lembaga survey.

“Sesama calon presiden jangan saling ganggu,” kata Wiranto ketika berbincang dengan para blogger Kompasiana dalam acara Monthly Discussion (Modis) bertajuk ‘Estafet Perjuangan Pahlawan Menuju Indonesia Maju’ di Hotel All Seasons, Jakarta, Sabtu (09/11).


LPI: Wiranto lebih Pluralis dibanding SBY - SINDOnews

Sindonews.com - Calon Presiden (Capres) dari Partai Hanura dianggap lebih pluralis dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan hasil survei yang dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). Dari survei yang dipaparkan hari ini, Wiranto memperoleh 4,74 persen. Sedangkan SBY hanya memperoleh 3,49 persen.