Indonesiaku

"Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia" - Ir. Soekarno.

Hukum Internasional

Pada dasarnya hubungan internasional terjadi karena keinginan antarbangsa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup antarbangsa dan bernegara.

Lembaga Tinggi Negara

Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945

Wiranto: Sesama capres Itu Jangan Saling Ganggu - Pemilih.com

PEMILIH.COM Jenderal TNI (purn) Wiranto calon presiden yang diusung Partai Hanura siap bersaing dengan capres lainnya, asalkan berkompetisi sehat.

Wiranto mengaku tak terlalu mempersoalkan desas-desus Jokowi yang akan maju sebagai kandidat capres, karena elektabilitas Jokowi tinggi berdasarkan hasil lembaga survey.

“Sesama calon presiden jangan saling ganggu,” kata Wiranto ketika berbincang dengan para blogger Kompasiana dalam acara Monthly Discussion (Modis) bertajuk ‘Estafet Perjuangan Pahlawan Menuju Indonesia Maju’ di Hotel All Seasons, Jakarta, Sabtu (09/11).


LPI: Wiranto lebih Pluralis dibanding SBY - SINDOnews

Sindonews.com - Calon Presiden (Capres) dari Partai Hanura dianggap lebih pluralis dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan hasil survei yang dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). Dari survei yang dipaparkan hari ini, Wiranto memperoleh 4,74 persen. Sedangkan SBY hanya memperoleh 3,49 persen.

Penolakan terhadap Ruhut kian Mengeras - metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat Pleno penetapan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR sarat penolakan.

Penolakan disampaikan langsung pada Pemimpin Rapat Pleno Priyo Budi Santoso.

"Fraksi Partai Demokrat sudah resmi mengusulkan satu nama, Ruhut Poltak Sitompul. Giliran saya bertanya, apakah sudah boleh saya ketok palu?" tanya Priyo di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).


Tolak Ruhut, Hanura tak mau Komisi III jadi komisi badut - merdeka.com

Pelantikan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR, mendapat penolakan dari Fraksi Partai Gerindra dan Hanura. Ruhut dinilai tak layak menjadi ketua komisi.

"Saya, Fraksi Hanura menolak penunjukan Ruhut jadi ketua Komisi III," kata anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi Hanura di DPR, Syarifuddin Sudding di Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/9).

Sudding memastikan bila nanti Ruhut menjabat sebagai ketua, Komisi III bakal jadi komisi badut. "Saya pribadi tidak ingin komisi ini menjadi komisi badut, komisi dagelan. Saya selalu menjaga marwah komisi ini," lanjutnya.

Wiranto Bertemu Fidel Ramos - koran-sindo.com

SINGAPURA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) Wiranto bertemu mantan Presiden Filipina Fidel Ramos di sela-sela pertemuan para mantan petingi militer ASEAN yang diprakarsai oleh Lieutenant- General (ret) Winston Choo, di Singapura, Minggu (22/9) lusa.

Pertemuan dua mantan jenderal itu membahas soal perkembangan demokrasi kedua negara. ”Banyak kesamaan antara Indonesia dan Filipina, antara lain sistem kaderisasi pimpinan nasional yang masih diwarnai kondisi politik yang tidak sehat, antara lain sistem dinasti dan politik uang,” kata Fidel Ramos. Ramos mengakui bahwa praktik tidak sehat itu masih berkembang di negaranya.

Wiranto Minta Caleg Hanura Komitmen Pertahankan Predikat Partai Bersih - AKTUAL.CO

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengingatkan para Calegnya senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan predikat wakil rakyat yang bersih. Meski diakui Wiranto, dalam prakteknya banyak menghadapi realitas yang kotor dan penuh intrik.

“Yang pasti Hanura dari bersih harus tetap bersih, bahkan akan membersihkan tempat yang kotor,” ujar Wiranto dalam acara pembekalan Caleg DPR RI Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bengkulu, di Hotel Rafles, Bengkulu, Kamis, (19/9).

Wiranto mengatakan, hal tersebut sesuai dengan visi Partai Hanura, yaitu mengubah negara ini menjadi bersih kembali.

Cerita Krisis 1998, Wiranto Mengklaim Cegah Perang Saudara - JPNN.COM

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan dirinya tidak mengambil alih kekuasaan pada saat bergulirnya reformasi di tahun 1998, semata-mata untuk mencegah terjadinya perang saudara.

Wiranto yang saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima ABRI, mengatakan, jika dirinya mengambil alih kekuasaan, situasi politik bisa seperti yang terjadi di Mesir saat ini.

“Saya selaku Panglima ABRI pada saat itu memutuskan untuk tidak melakukan pengambilalihan kekuasaan, agar tidak terjadi perang saudara. Bisa dibayangkan apabila militer mengambil alih kepemimpinan maka akan terjadi krisis multidimensi seperti yang terjadi di Suriah, Mesir, dan lain-lain,” ujar Wiranto dalam pembekalan Caleg DPR RI, Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bengkulu di Hotel Rafles, Bengkulu, Kamis, (19/9).